Tags

, , ,


Ikhtiar Kurir Menembus Batas

by Majalah Trust

Febry Mahimza, Windarto, Priyanto Sukandar, dan Bona Ventura
”IT’S now or never…Sekarang atau tidak sama sekali”. Sebait idiom itulah yang kini tengah dilakoni Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Indonesia (Asperindo). Asosiasi ini memang tengah berupaya untuk merevisi RUU Pos yang kini tengah dibahas oleh anggota dewan di Senayan. Sejatinya, semangat yang dikandung RUU Pos ini memang ditujukan untuk meningkatkan peran swasta dalam memberikan layanan pengiriman dokumen dan paket. Yang jadi masalah, PT Pos Indonesia (Persero) terkesan belum legowo kehilangan sebagian besar pendapatannya.


Betul, dalam RUU tersebut, PT Pos sudah bersedia menurunkan batasan berat dokumen yang bisa dikirim oleh perusahaan jasa pengiriman swasta. Selama ini, jika mengacu pada UU Pos No. 6 Tahun 1984, pihak swasta hanya diizinkan untuk mengirim dokumen dan paket dengan berat di atas 2.000 gram. Nah, dalam RUU yang baru, batasan tersebut diturunkan hingga 500 gram. ”Penurunan berat dokumen tersebut merupakan sikap akomodatif PT Pos Indonesia untuk mendorong investor swasta ke sektor ini,” ujar Tenan Priyo Widodo, Manajer Komunikasi Korporat PT Pos.
Ternyata, angka 500 itu rupanya dianggap tak cukup. Asperindo menghendaki tak ada lagi perbedaan perlakuan untuk pelaku usaha kurir. Artinya, tak ada lagi monopoli bagi PT Pos dalam mengirim data atau dokumen ukuran kecil. Toh, selama ini sebagian anggota Asperindo nyatanya sudah melayani pengiriman dokumen dan barang cetakan ukuran kecil tersebut.


Sudah begitu, PT Pos juga dituding sering bermasalah dalam memberikan layanan antar yang cepat sampai tujuan. Makanya, menurut Syarifuddin, Direktur Eksekutif Asperindo, kalangan konsumen juga akan menjadi terganggu jika layanan antar surat dan dokumen itu hanya dilakoni PT Pos semata. ”Hak eksklusif ini tak boleh ada lagi untuk terciptanya open and fair competition,” ujarnya. Penghapusan monopoli itu diharapkan juga dapat menciptakan lapangan kerja baru. Sebab, bisnis kurir swasta menurut Syarifuddin merupakan sektor yang padat karya.
Syarifuddin memang terlihat habis-habisan bertahan. Soalnya, selain dihadang oleh monopoli PT Pos, jasa pengiriman dokumen juga telah digerogoti oleh kemajuan teknologi berupa internet (email) dan telepon seluler. Bahkan, teknologi seluler sekarang sudah masuk era 3G (generasi ketiga) yang memungkinkan pengiriman data yang ukurannya lebih besar kerap berlangsung di lintasan maya.
Lalu, apa mungkin PT Pos kehilangan hak eksklusifnya tadi? Bukankah PT Pos selama ini juga dibebani oleh kewajiban melakukan layanan publik (PSO)—dengan memberikan layanan pengiriman paket, surat, dan dokumen—hingga ke daerah terpencil? Bukankah kalangan swasta biasanya enggan melirik daerah terpencil yang tak menghasilkan duit?
Tidak juga, rupanya. M. Kadrial, Sekjen Asperindo, berani menegaskan jika swasta juga sanggup menjalankan fungsi PSO tersebut. Toh, untuk menjalankan fungsi itu, pelaksanaan tugasnya akan mendapatkan dana subsidi dari pemerintah. Kadrial berharap, fungsi PSO ini pun bisa dibuka untuk swasta dan PT Pos sehingga kualitas layanan bisa semakin membaik. ”Tanpa itu, kinerja PT Posindo tidak akan optimal,” ujar Kadrial—yang juga Managing Director PT Antareja Prima Antara.
Benarkah demikian? Manajemen PT Pos jelas ragu dibuatnya. Tenan Priyo Widodo bahkan berani bertaruh tidak akan ada perusahaan kurir yang mau menjalankan tugas tersebut sepenuhnya—hingga ke pelosok-pelosok terpencil. Apalagi, sampai kini belum ada perusahaan kurir yang memiliki jaringan dan infrastruktur pendukung seluas yang dimiliki PT Pos.
Basuki Yusuf Iskandar, Dirjen Postel, sepertinya sepakat dengan Tenan. Bagi Basuki, dana PSO yang diterima PT Pos merupakan bentuk kewajiban pemerintah yang harus diberikan kepada warganya. ”Termasuk jika hanya mengirim satu surat ke wilayah tertentu,” tuturnya. Masalahnya, kurir swasta, menurut Basuki, hingga kini masih enggan masuk ke wilayah yang tidak menguntungkan. ”Mereka cenderung memilih daerah yang menguntungkan saja,” imbuhnya.

BERDESAKAN DI CERUK SEMPIT
Tampaknya, memang tak mudah bagi kurir swasta untuk menikmati pasar yang lebih lebar dalam bisnis pengiriman surat dan barang cetakan. Artinya, mereka terpaksa harus berdesak-desakan di pasar yang sudah lumayan sesak. Rocky J. Pesik, Direktur PT Mitrapiranti Usaha—perusahaan jasa kurir berlabel Caraka City Courier (Caraka)—-menjelaskan, ada 800 perusahaan anggota Asperindo. Sekitar 123 perusahaan beroperasi di wilayah Jabotabek. Tak ayal, tingkat persaingan antaroperator kurir ini menjadi semakin tajam.
Jumlah itu belum termasuk perusahaan sejenis yang tidak menjadi anggota asosiasi. Akibatnya, perang tarif pun menjadi sebuah hal yang tak terelakkan. Saat ini saja, menurut Johari Zein, Ketua Umum Asperindo, sejumlah perusahaan city courier yang beroperasi di Jabotabek sudah mengobral tarifnya. ”Bahkan ada sejumlah perusahaan yang berani mengenakan tarif sebesar Rp 1.500 per dokumen,” tutur Johari yang juga menjadi Direktur di PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir ini. Padahal, tarif rata-rata yang dikenakan perusahaan kurir selama ini berkisar Rp 4.000-Rp 5.000 per dokumen.
Strategi banting harga tersebut menurutnya dilakukan oleh sekitar 10 perusahaan kurir. Dampaknya memang cukup signifikan. Ke-10 perusahaan tersebut menurutnya saat ini tengah kebanjiran order untuk mengirim dokumen dan barang cetakan. ”Ada sebuah perusahaan yang dapat order hingga dua juta dokumen dalam sebulan,” ucapnya. Johari enggan membuka identitas ke-10 perusahaan tersebut. Tapi, ia hakulyakin, meski beromzet tinggi, margin keuntungan yang dinikmati perusahaan tersebut tidaklah seberapa. ”Saya yakin, keuntungan yang mereka dapatkan berbanding terbalik dengan omzetnya,” tegas Johari.
Itulah yang membuat Caraka, menurut Rocky J. Persik tidak ikut-ikutan menerapkan strategi banting harga. ”Kami tak mau mengenakan tarif di bawah harga Posindo karena kami ingin berlomba meningkatkan kualitas,” jelas Rocky. Untuk pengiriman dokumen dalam tempo dua hari, Caraka mematok tarif Rp 5.000 per dokumen. Lantas, untuk layanan same day service (satu hari sampai), tarifnya Rp 10 ribu per dokumen. Meski Rocky enggan menyebut omzet perusahaannya, ia mengaku dengan tarif sebesar itu perusahaannya masih mampu menjala laba.
Tetap saja, Rocky menilai situasi sekarang sudah kelewat buruk. Makanya, banyak perusahaan kurir mengembangkan sayapnya ke sektor pengiriman paket (yang barang antarannya berukuran lebih besar lagi). Dibanding jasa pengiriman surat dan dokumen, menurut Johari, bisnis pengiriman paket justru tengah bergairah. Setiap tahun, sektor ini tumbuh sebesar 10%. Bahkan, untuk tahun ini, ia menaksir total pasarnya mampu mencapai Rp 2 triliun.
Johari Zein menilai pasar pengiriman paket untuk tujuan domestik masih terbuka lebar. Kendati, di segmen ini sudah ada gergasi asing yang punya modal kuat. Empat pemain kakap di sana: FedEx, TNT, DHL, dan UPS—amat sulit ditaklukkan. Bisnis paket memang merupakan pilihan lebih baik ketimbang bisnis kargo (yang barang antarannya lebih besar dari paket). Perusahaan kurir akan bunuh diri jika masuk ke bisnis ini.
Bisnis kargo adalah kuburan bagi pemain lokal. Syahdan, dalam setahun ini ada lebih dari seribu perusahaan kargo lokal yang gulung tikar dihantam serbuan asing.
Tunggu dulu, bukankah selama ini amat sering paket surat berukuran kecil diantarkan oleh perusahaan kurir swasta? Bukankah itu sudah melanggar undang-undang? Benar. Tapi, sekarang belum ada sanksi yang efektif. Nanti, berdasarkan RUU yang baru, ada sanksi denda sebesar Rp 400 juta bagi perusahaan yang melayani pengiriman barang cetakan atau dokumen di bawah 500 gram. Gawat, memang. Makanya, buat kurir-kurir swasta, saat-saat meyakinkan anggota DPR sekarang ini memang merupakan pertaruhan yang lumayan krusial. o